m4s0n501
AD/ART | Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia

AD/ART

ANGGARAN DASAR HIPKIN

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Himpunan Pengembangan Kurikulum Indonesia disingkat HIPKIN atau Indonesia Curriculum Developer Association disingkat ICDA.

Pasal 2

Himpunan Pengembangan Kurikulum Indonesia didirikan pada tanggal 17 Februari 2003 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia berkedudukan di tempat kedudukan Pengurus Pusat.

BAB II

ASAS, VISI, MISI, DAN FUNGSI

Pasal 4

Himpunan Pengembangan Kurikulum Indonesia berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia memiliki visi bahwa kurikulum menduduki posisi sentral dalam pengembang pendidikan di Indonesia.

Pasal 6

Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia memiliki misi:

  • Melakukan kajian terhadap konsep, isu, dan masalah-masalah kurikulum yang berkembang di masyarakat;
  • Membantu pengembangan kemampuan profesional para pelaksana kurikulum;
  • Membantu berbagai lembaga pendidikan dalam pengembangan kurikulum.

Pasal 7

Himpunan Pengembang Kurikukum Indonesia memiliki fungsi:

  • Mengkaji konsep, isu, dan masalah kurikulum yang berkembang sebagai masukan bagi para penentu kebijakan pendidikan;
  • Membantu meningkatkan mutu insan dan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan kemampuan profesional para pengembang, pengelola, dan pelaksana kurikulum;
  • Membantu meningkatkan pengembangan kurikulum pada berbagai jalur, jenis, jenjang, dan satuan pendidikan.

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 8

Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia bersifat terbuka, madiri, profesional, dan keilmuan.

Pasal 9

Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia memiliki tujuan:

  • Menghasilkan konsep-konsep kurikulum yang sesuai dengan konteks Indonesia;
  • Menghasilkan pemikiran dan rekomendasi bagi para penentu kebijakan pendidikan, khususnya kurikulum;
  • Membantu meningkatkan kemampuan profesional para pengembang, pengelola, dan pelaksana kurikulum;
  • Membantu lembaga pendidikan, dan instansi terkait dalam pengembangan kurikulum, baik pemerintah maupun swasta.

BAB IV

KODE ETIK

Pasal 10

Kode Etik Profesi Pengembang Kurikulum Indonesia disusun dalam rumusan tersendiri.

BAB V

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 11

Himpunan Pengembangan Kurikulum Indonesia memiliki atribut organisasi yang terdiri atas lambang, logo dan bendera. Bentuk dan isi atribut serta ketentuan penggunaannya diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VI

KEGIATAN

Pasal 12

Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia melakukan kegitatan:

  • Penelitian dalam pengembangan kurikulum;
  • Pengkajian kurikulum pada setiap jalur, jenis, jenjang, dan satuan pendidikan;
  • Pertemuan ilmiah dalam bentuk simposium, seminar, dan diskusi;
  • Pemberian layanan kepada berbagai pihak dalam pengembangan kurikulum;
  • Pembinaan kerjasama dengan organisasi profesi, instansi, dan lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri;
  • Publikasi melalui penerbitan jurnal ilmiah cetak dan elektronik;
  • Pembinaan organisasi;
  • Penegakkan kode etik pengembang kurikulum Indonesia.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

Organisasi Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia; terdiri atas organisasi tingkat Nasional (Pusat), Tingkat Propinsi (Wilayah), dan tingkat kota/kabupaten (Cabang)

BAB VIII

ASAS, VISI, MISI, DAN FUNGSI

Pasal 14

Susunan pengurus terdiri atas dewan penasehat, dewan pakar, pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus cabang. Dewan penasehat terdiri atas para pakar dalam bidang pendidikan. Dewan Pakar terdiri atas para pakar dalam berbagai disiplin keilmuan yang relevan dengan pengembangan kurikulum. Pengurus Pusat dipilih dari anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota atau kongres/Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia, kecuali pengurus pusat pertama. Pengurus Pusat pertama dipilih di antara para pendiri dan anggota yang hadir pada waktu peresmian organisasi.

Susunan Pengurus Pusat terdiri atas:

  • Ketua Umum dibantu dua orang Ketua Bidang yaitu Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Ketua Bidang Pengembangan Organisasi;
  • Sekretaris dibantu seorang wakil sekretaris;
  • Bandahara dibantu seorang wakil bendahara;
  • Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Susunan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga. Deskripsi tugas masing-masing anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia berkedudukan di Bandung. Pengurus Wilayah Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia berkedudukan di Ibukota Pemerintahan Propinsi. Pengurus Cabang Himpunan Pengembang kurikukum Indonesia berkedudukan di Ibukota Pemerintah Kota/Kabupaten.

BAB IX

KEANGGOTAAN

Pasal 16

Anggota Himpunan Pengembang Kurikukum Indonesia terdiri atas:

  • Anggota Biasa;
  • Anggota Luar Biasa;
  • Anggota Kehormatan;
  • Anggota Biasa adalah anggota aktif yang terdiri atas para ahli, para profesional dan praktisi di bidang pengembangan kurikulum;
  • Anggota luar biasa adalah mereka yang menduduki jabatan struktural yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum;
  • Anggota Kehormatan adalah mereka yang diminta oleh organisasi untuk menjadi anggota atas dasar hasil karya dan pengabdiannya dalam bidang pengembangan kurikulum.

Hak, kewajiban dan syarat-syarat anggota diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB X

PERTEMUAN ORGANISASI

Pasal 17

Pertemuan organisasi terdiri atas:

  • Rapat anggota atau kongres;
  • Rapat pengurus.

Tugas dan wewenang pertemuan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 18

Kekayaan Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia terdiri atas:

  • Keuangan
  • Perlengkapan
  • Kekayaan Lain

Keuangan organisasi diperoleh melalui iuran organisasi, sumbangan yang tidak mengikat, dan hasil usaha lain yang sah. Perlengkapan Organisasi diperoleh melalui penggunaan dana organisasi dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Kekayaan lain berupa lambang, logo, bendera, dan harta lain yang memiliki nilai dan/atau ekonomi.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19

Perubahan Anggaran Dasar Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia adalah wewenang rapat anggota atau kongres. Rapat anggota yang dimaksud dalam ayat 1 pelaksanaannya diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 20

Pembubaran Organisasi diputuskan dalam rapat anggota yang khusus untuk hal tersebut. Keputusan Pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari qurum jumlah peserta yang hadir. Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan/lembaga sosial.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan-peraturan organisasi lainnya. Anggaran Dasar Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 17 Februari 2003

PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN
HIMPUNAN PENGEMBANG KURIKULUM INDONESIA

Ketua,


Prof. Dr. Ibrahim, MA.
Sekretaris,


Prof. Dr. Mulyani Sumantri, M.Sc..

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIPKIN

BAB I

Pasal 1
Tempat Kedudukan

HIPKIN Pusat berkedudukan di Bandung. HIPKIN Wilayah berkedudukan di ibukota propinsi. HIPKIN Cabang berkedudukan di kota/kabupaten.

BAB II

Pasal 2
Struktur Organisasi

Organisasi pusat dipimpin oleh pengurus pusat. Organisasi wilayah dipimpin oleh pengurus wilayah. Organisasi cabang dipimpin oleh pengurus cabang. Pada organisasi tingkat pusat, wilayah, dan cabang dibentuk pengurus bidang pengembangan profesi dan pembinaan organisasi yang berfungsi mewakili HIPKIN dalam pengembangan kurikulum.

Di semua tingkat kepengurusan ada bidang-bidang kegiatan:

  • Penelitian pendidikan/pengajaran
  • Pengembangan pendidikan/pengajaran
  • Kerjasama/layanan
  • Komunikasi dan Publikasi
  • Penggalangan dana/usaha

Dewan pakar terdiri atas para ahli pengembang kurikulum dan ahli pembelajaran.

BAB III

PENGURUS

Pasal 3
Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus

Pemilihan Pengurus Pusat dilaksanakan oleh suatu Tim Formatur yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Tim Formatur dipilih melalui musyawarah untuk mufakat dalam Rapat Anggota dan mencerminkan perwakilan wilayah dan pusat. Pengurus terpilih diangkat dan dilantik dalam Rapat Anggota. Untuk ini Rapat Anggota membentuk Panitia Pelantikan Pengurus Pusat. Pemilihan Pengurus Wilayah mengikuti tatacara yang sama dan disesuaikan dengan ruang lingkup wewenang masing-masing. Pengangkatan pengurus yang bersangkutan dilakukan dalam rapat anggota wilayah, sedangkan pelantikannya dilakukan oleh Pengurus Pusat. Pemilihan Pengurus Cabang mengikuti tatacara yang sama dan disesuaikan dengan ruang lingkup wewenang masing-masing. Pengangkatan pengurus yang bersangkutan dilakukan dalam Rapat Anggota Cabang, sedangkan pelantikannya dilakukan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 4
Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus

Perubahan keanggotaan pengurus yang diadakan di semua tingkat kepengurusan, karena keadaan sesuatu, harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota Pusat dan Rapat Anggota Wilayah, dan Rapat Anggota Cabang yang bersangkutan.

Pengurus Pusat:

  • Melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota Pusat;
  • Mewakili organisasi ke luar;
  • Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota Pusat.

Pengurus Wilayah:

  • Melaksanakan keputusan-keputusan Pengurus Pusat;
  • Melaksanalkan keputusan-keputusan Rapat Anggota Wilayah;
  • Bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat.

Pengurus Cabang:

  • Melaksanakan keputusan-keputusan Pengurus Pusat dan Wilayah;
  • Melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota Cabang;
  • Bertanggungjawab kepada Pengurus Wilayah dan Rapat Anggota Cabang.

Pasal 5
Susunan Pengurus

Pengurus Pusat:

  • Ketua Umum
  • Ketua Bidang Pengembangan Profesi
  • Ketua Bidang Pembinaan Organisasi
  • Sekretaris
  • Wakil Sekretaris
  • Bendahara
  • Wakil Bendahara

Pengurus Wilayah:

  • Ketua
  • Ketua Bidang Pengembangan Profesi
  • Ketua Bidang Pembinaan Organisasi
  • Sekretaris
  • Wakil Sekretaris
  • Bendahara
  • Wakil Bendahara

Pengurus Cabang:

Sama seperti susunan pengurus wilayah.

Pasal 6
Masa Jabatan Pengurus

Masa jabatan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang lamanya 4 tahun.

Pasal 7
Berhenti dari Kepengurusan

Berhenti, karena:

  • Meninggal dunia
  • Berakhir masa jabatannya
  • Atas permintaan
  • Diberhentikan

BAB IV

Pasal 8
Keanggotaan

Syarat-syarat keanggotaan:

Anggota Biasa adalah:

  • Seorang Sarjana Pendidikan lulusan dalam negeri atau luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri;
  • Seorang Sarjana Pendidikan yang bersedia mentaati AD dan ART HIPKIN.

Anggota Luar Biasa adalah:

  • Seorang Sarjana lulusan dalam negeri atau luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia;
  • Seorang Sarjana yang bersedia mentaati AD dan ART HIPKIN.

Anggota Kehormatan adalah:

  • Seorang Warga Negara Indonesia yang bersedia diangkat dan bersedia mentaati AD dan ART HIPKIN;
  • Syarat-syarat kenaggotaan tersebut pada ayat 1 berlaku untuk semua anggota di tingkat Pusat dan tingkat Daerah.

Kewajiban dan hak anggota:

  • Mempunyai kewajiban memilih dan mempunyai hak dipilih sebagai Pengurus kecuali untuk anggota luar biasa dan anggota kehormatan;
  • Mempunyai hak dan kewajiban untuk menghadiri musywarah dan rapat;
  • Mempunyai hak bicara;
  • Mempunyai kewajiban untuk membayar iuran;
  • Mempunyai hak perlindungan.

Berhenti dari keanggotaan, karena:

  • Meninggal dunia
  • Atas permintaan sendiri
  • Diberhentikan

BAB V

Pasal 9
Dewan Pakar

Dewan Pakar berada pada tingkat kepengurusan Pusat dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Dewan Pakar berperan dalam:

  • Memberikan pengarahan dan bimbingan pengembangan kurikulum kepada setiap kepengurusan;
  • Membantu dan mendampingi Pengurus Pusat;
  • Menghadiri rapat anggota atau kongres dan rapat tahunan.

BAB VI

Pasal 10
Keuangan dan Kekayaan

Pengurus pada masing-masing tingkat kepengurusan bertanggungjawab atas pemasukan iuran. Iuran dapat dibayar setiap bulan, setiap kwartal, setiap setengah tahun atau untuk satu tahun sekaligus. Bendahara pada masing-masing tingkat kepengurusan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan organisasi. Kekayaan berupa alat peralatan yang diperoleh dari sumbangan atau dari pemberian, seperti alat peralatan kantor dan sebagainya. Sekretaris pada masing-masing tingkat kepengurusan bertanggungjawab atas pengelolaan alat peralatan organisasi. Keuangan dan kekayaan organisasi dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan untuk keperluan sehari-hari. Besarnya iuran ditentukan berdasarkan keputusan pengurus Pusat HIPKIN.

BAB VII

Pasal 11
Rapat Anggota

Rapat Anggota di semua tingkat kepengurusan merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi. Rapat Anggota di tingkat Pusat, tingkat Wilayah dan tingkat Cabang diadakan satu kali dalam jangka waktu 4 tahun. Dalam keadaan yang bersifat darurat Rapat Anggota istimewa sebelum waktunya. Rapat Anggota atau Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat dan utusan-utusan dari Wilayah dan Cabang. Rapat Anggota Wilayah dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan utusan dari Cabang. Rapat Anggota Cabang dihadiri oleh Pengurus Cabang dan anggota-anggota Cabang. Rapat Anggota di semua tingkat kepengurusan adalah sah, apabila dihadiri oleh ¾ jumlah utusan yang sah. Apabila terjadi penundaan Rapat Anggota, maka Rapat Anggota berikutnya diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tidak lagi tergantung pada jumlah utusan yang hadir. Setiap keputusan Rapat Anggota diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila terpaksa diadakan pemungutan suara maka keputusan diambil atas dasar ½ jumlah suara yang sah, ditambah satu suara

BAB VIII

Pasal 12
Rapat Pengurus

Rapat Pengurus di semua tingkat kepengurusan diadakan paling sedikit satu kali dalam 3 bulan. Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang sekali setahun mengadakan Rapat Kerja dengan tema:

  • Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja;
  • Mengadakan temu karya ilmiah;
  • Dalam keadaan darurat dapat diadakan Rapat Luar Biasa oleh masing-masing tingkat kepengurusan atas permintaan 2/5 jumlah anggota-anggota pengurus;
  • Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.

BAB IX

Pasal 13
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diadakan oleh rapat kerja tahunan dan pengurus pusat mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Anggota atau Kongres,

BAB X

Pasal 14
Pembubaran

Dalam hal organisasi dibubarkan, maka semua kekayaan dihibahkan kepada organisasi atau organisasi-organisasi yang bergerak di bidang ilmu kependidikan. Untuk pembubaran organisasi diadakan Rapat Anggota atau Kongres yang khusus.

BAB XI

Pasal 15
Penutup

Masing-masing tingkat kepengurusan mengatur tata kerjanya. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur dengan peraturan organisasi. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.