zv7qrnb
Kebijakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah – Sebuah Kajian Kritis | Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia

Kebijakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah – Sebuah Kajian Kritis

pendidikan-kesenian-daerah

oleh Rino

Kebijakan pendidikan yang dilakukan secara sentralistik terbukti selama ini tidak mampu mengakaomodir segala perbedaan dan kebutuhan setiap daerah di Indonesia yang memiliki keanekaragaman potensi baik alam maupun sumberdaya maka strategi pembangunan dan kebijakan pendidikan yang desentralisasi dengan mengotimalkan potensi daerah melalui mekanisme otonomi daerah dinilai cukup efektif untuk membangun kemandirian, terciptanya partsipasi yang tinggi dari masyarakat dalam proses pendidikan.

Secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan berasal dari didik yang berarti memelihara, memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, pendidikan dapat juga berarti proses, perbuatan, cara mendidik, dalam bahasa Inggris kata pendidikan (education)” berasal dari akar kata ”educate” yang berarti memberi peningkatan (to elicit, to give rise to) dan mengembangkan (to evolve, to develop), Mc Leod mengartikan pendidikan sebagai perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pendidikan, John Dewey berpandangan bahawa pendidikan ialah satu proses pembentukan akal dan perasaan terhadap alam dan manusia, Horne menyatakan pendidikan merupakan proses abadi dengan menyesuaikan perkembangan diri manusia yang meliputi aspek jasmani, alam, akal, kebebasan dan perasaan manusia terhadap Tuhan sebagaimana yang ternyata dalam akal, perasaan dan kemauan manusia, Herbert Spencer menyatakan pendidikan ialah mempersiapkan manusia supaya dapat hidup dengan kehidupan yang sempurna, Henderson berpandangan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir.

Defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas sepakat mengatakan bahwa pendidikan merupakan sebuah proses yang dilakukan dari oleh dan untuk manusia untuk kehidupan yang lebih baik hari ini dan masa depan, sebagai sebuah proses maka pendidikan tentunya membutuhkan waktu, tahapan-tahapan, memperhatikan pengaruh lingkungan baik internal maupun eksternal, disamping itu pendidikan yang dilakukan ditujukan untuk manusia dapat dimaknai bahwa pendidikan memanusiakan manusia untuk perbaikan kualitas hidup sehingga ia nya menjadi manusia yang memiliki arti dan mampu memberikan manfaat baik untuk dirinya dan orang lain, dengan kata lain pendidikan menjadikan manusia sebagai orang yang dihargai, dihormati, tempat bertanya, mampu memecahkan masalah, mampu memimipin sehingga kehadiran mereka menjadi amat penting bagi lingkungannya.

Dari sudut pandang yang lain seorang filisuf pendidikan asal Brasil Paulo Freire yang menuangkan gagasan dan pandangannya tentang pendidikan dalam karyanya berjudul ”educacao como practica da liberdade” yang diterjemahkan sebagai ”pendidikan sebagai praktik pembebasan” menyatakan sesuai dengan judul bukunya bahwa pendidikan merupakan praktik pembebasan yang membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain sehingga pendidikan bagi Freire adalah pertama tempat untuk mendiskusikan masalah-masalah politik dan kekuasaaan secara mendasar kedua tempat untuk mempertegas keyakinan secara lebih mendalam tentang apa sebenarnya yang disebut dengan manusia serta impiannya ketiga tempat untuk merumuskan dan memperjuangkan masa depan, agaknya pendapat ini terlalu ekstrim dan mencirikan sebuah pertarungan batin seorang Freire dari situasi dan kondisi yang dia lihat dan dia rasakan, hal ini amatlah wajar karena ia hidup dalam situasi seperti yang ia lukiskan dengan kata ”penindasan”, ”dominasi” itu sehingga bentuk perlawanannya dengan situasi itu melahirkan konsep ”pembebasan” dari situasi yang tidak menyenangkan yang dirasakannya, konsep ini ternyata telah diterima secara luas di berbagai negara terbukti dengan diterjemahkan bukunya dalam banyak negara termasuk di Indonesia, konsep ini ”pendidikan sebagai praktik pembebasan” tentunya bersifat multi makna karena kontek setiap negara berbeda, Freire dari Amerika Latin melihatnya dari dominasi dan penidasan yang banyak terjadi dari perspektif kawasan Amerika Latin, akan berbeda dengan Indonesia atau negara lainnya, namun ide dasar pembebasan itu nampaknya akan menjadi spirit baru bagi pihak-pihak yang terdzolimi dengan praktik pendidikan yang dirasa tidak adil dan kurang memiliki keberpihakan bagi kepentingan rakyat banyak secara keselurah

Tinjauan Kebijakan Pendidikan Nasional

Tulisan ini tidak akan mengulas secara mendalam pikiran dan pendapat berberapa pakar di atas tentang pendidikan akan tetapi akan dijadikan sebagai starting poin untuk melihat kebijakan-kebijakan pendidikan nasional yang telah digulirkan oleh pemerintah yang pada gilirannya akan menggiring pemahaman yang komprehensif dalam menatap pendidikan kita hari ini dan masa depan, pentingnya pemahaman ini kita miliki agar arah kebijakan pendidikan secara nasional tetap berada dalam trek yang benar dan setiap saat kita dapat melakukan koreksi, kritikan bila terjadi penyimpangan untuk kemudian kembali pada jalur yang benar seperti filsafat pendidikan Freire dengan ide pembebasannya merupakan bentuk kritikan yang sangat tajam terhadap praktik-praktik yang dianggap ”menyimpang” dari makna hakiki pendidikan itu sendiri.

Kebijakan-kebijakan pendidikan diberbagai negara juga tidak terlepas dari akar filosofis dan ideologisnya, dalam tinjauan filsafat pendidikan berkembang beberapa aliran seperti aliran perenialisme, aliran idealisme, aliran realisme, aliran pragmatsime dan aliran eksistensialisme, disamping itu dari sisi ideologis juga lahir dan berkembang beberapa aliran pendidikan yang cukup besar pengaruhnya di berbagai negara seperti fundamentalisme, intelektualisme, konservatif, liberalisme, liberasionisme, anarkisme, aliran-aliran pendidikan ini cukup mewarnai dan dijadikan sebagai kerangka kebijakan pendidikan di negara-negara di dunia dalam menata pendidikan mereka sesuai dengan tujuan yang diharapkan, Indonesia dalam percaturan idelogi besar pendidikan memainkan sebuah posisi strategis dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar filsafat negara, yang juga berarti kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah adalah amat dijiwai oleh nilai-nilai pancasila itu sendiri, walaupun kelahiran Pancasila menjelang kemerdekaan akan tetapi pada hakikatnya ia telah ada dan hidup dalam relung jiwa bangsa Indonesia karena nilai-nilai Pancasila itu sendiri merupakan kristalisasi dari nilai, adat, budaya, moral bangsa Indonesia yang telah ada dan diwariskan sejak dulu maka setiap kebijakan pendidikan di Indonesia dipandang sebagai jelmaan dari pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara ideologis filosofis kebijakan pendidikan di Indonesia adalah pendidikan Pancasila dimana sejumlah kebijakan yang telah disusun dan diimplementasikan harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila, apabila ada kebijakan pendidikan nasional yang bertentangan dengan Pancasila maka secara idelogis harus ditolak karena bertentangan dengan ide dasar dan jiwa bangsa Indonesia, beberapa catatan penting dari tiga periodesasi kekuasaan tentang orientasi kebijakan pendidikan nasional adalah pertama pada masa Presiden Soekarno (orde lama) kebijakan pendidikan lebih banyak mengarahkan pemahaman anak didik tentang bagaimana mencintai bangsanya, membangkitkan rasa nasionalisme dan semangat patriotisme, hal ini amatlah wajar karena eforia kemerdekaan yang baru dirasakan mendorong pemerintah untuk melestarikan semangat proklamasi sehingga ciri khas yang sangat tampak dari kebijakan pendidikan pada orde lama adalah nasionalisme dan patriotisme kedua pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (orde baru) seolah-olah memuat sebuah misi tunggal yaitu pembodohan masyarakat, pengungkungan kreatifitas dan daya kritis masyarakat, selama orde baru pembangunan pendidikan belum mampu meletakkan sendi-sendi dasar pembangunan masyarakat Indonesia yang semestinya, karena kegagalan dalam penegakan kultur keteladanan, sistem pendidikan kita pada masa itu ditandai dengan keimpotenan kreatifitas dan daya kritis warga disamping adanya intimidasi dan pengungkungan hak-hak warga ketiga pada masa era reformasi dalam masa kepemimpinan Presiden BJ.habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yuhoyono ditandai dengan sebuah perubahan yang besar, reformasi yang terjadi pada tahun 1998 yang ditandai dengan tumbangnya era orde baru beralih kepada orde reformasi telah membawa perubahan yang besar terutama dalam kebijakan pendidikan, wacana otonomi dan desentralisasi menjadi topik utama dalam kerangka kebijakan pendidikan di Indonesia, adanya tuntutan reformasi yang menghendaki kebebasan daerah untuk mengelola potensi daerahnya termasuk dalam bidang pendidikan diwujudkan dengan lahirnya model kurikulum yang sangat dijiwai oleh semangat ototnomi dan desentralisasi tersebut, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah resmi dipergunakan sebagai kurikulum nasional sejak tahun 2006 adalah sebuah kebijakan pemerintah yang lahir di tengah tuntutan dan gerakan reformasi.

Dari tiga orde yang dilalui bangsa Indonesia kebijakan pendidikan secara nasional yang dijalankan pemerintahan yang berkuasa memperlihatkan karaktersitik dan keunikan tersendiri, terlihat jelas bahwa kebijakan pendidikan nasional yang berani menentang Pancasila dalam arti tidak sesuai dengan Pancasila yang berarti juga tidak sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat akan terjadi bentuk perlwanan dari rakyat secara bersama-sama yang ditujukan untuk membebaskan diri dari kebijakan yang menyimpang ini, agaknya apa yang dikatakan Freire dengan ide ”pendidikan sebagai praktik pembebasan” menjadi kenyataan, yang patut kita cermati adalah kebijakan pendidikan nasional dalam dua orde (orde lama dan orde baru) juga sangat dipengaruhi oleh tendensi politik pemerintah yang berkuasa bahkan kepentingan itu terasa sangat besar dengan mengesampingkan kepentingan nasional, pada masa orde lama Soekarno sangat berpentingan dan memiliki kemauan politik yang amat kuat menjadikan negara ini sebagai negara yang kuat dan mandiri serta dipertimbangkan sebaga salah satu kekuatan politik penting ditengah dua percaturan politik dunia antara blok barat dan blok timur, sehingga penanaman nilai-nilai patriotime dan mempertebal rasa nasionalisme menjadi orientasi kebijakan pendidikan pada saat itu untuk mendukung kemamauan politiknya, kondisi yang berbeda kita temui pada masa orde baru, Soeharto memiliki pandangan lain dan amat berbeda dengan pendahulunya dimana sudut pandangnya melihat negara ini adalah kemakmuran dan kesejahtearaan di bidang ekonomi, sehingga berbagai upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memobilisasi segenap potensi sumber daya alam untuk kemudian dijadikan sebagai sumber kemakmuran disertai juga ambisi politik ekonominya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu macan Asia, tujuan ini akan lebih mudah tercapai dengan membungkam suara-suara rakyat yang dinilai kritis dan dapat mengancam eksistensi kebijakan itu

Persoalan Pendidikan Dewasa Ini

Pendidikan kita secara nasional masih dihadapkan pada persoalan-persoalan klasik yang sebenarnya sudah dapat diatasi jauh sebelumnya jika pemerintah memiliki arah, kemauuan politik dan kebijakan yang jelas dan menempatkan pendidikan sebagai perioritas dalam pembangunan, selama ini yang terjadi sektor pendidikan masih dianggap tidak terlalu urgent dibandingkan dengan sektor lain sehingga anggaran pendidikan yang sangat terbatas tidak memberikan kesempatan yang cukup besar bagi praktisi pendidikan untuk mengembangkan diri dan mengelola pendidikan secara profesional sehingga sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah dalam mendukung perkembangan industri dan ekonomi yang berkembang sangat pesat dan cepat, hal inilah yang diungkapkan oleh seorang guru besar Universitas Waseda Jepang Prof.Toshika Kinosita dalam sebuah hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu media di Indonesia yang secara tegas ia menyatakan bahwa lemahnya SDM di Indonesia dalam mendukung perkembangan indsutri dan ekonomi disebabkan pemerintah Indonesia selama ini tidak menempatkan pendidikan sebagai perioritas terpenting karena yang terpenting dan mejadi perioritas mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak berpikir panjang dengan masa depan bangsa kedepan. Pendapat yang dilontarkan oleh Prof.Toshika adalah sebuah tamparan keras bagi pemerintah karena dilontarkan oleh seorang pengamat asing yang melihat titik lemah dalam aspek pendidikan di Indonesia, kekeliruan ini agaknya sudah disadari oleh pemerintah sehingga untuk anggaran tahun 2009 pemerintah menegaskan telah mampu memenuhi amanat konstitusi, dengan menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja APBN pada 2009, dengan melihat anggaran belanja dalam RAPBN 2009 sebesar Rp 1.122,2 triliun, anggaran pendidikan diperkirakan mencapai Rp 224,4 triliun, penegasan ini disampaikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat menyampaikan keterangan pemerintah tentang RAPBN 2009 sehingga bidang pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

Tilaar (1989) merincikan bahwa dunia pendidikan kita mengalami empat persoalan pokok pertama kualitas pendidikan kita yang masih rendah bahkan sangat mengkhawatirkan yang terlihat pada mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang dan jenis pendidikan serta alat-alat bantu proses belajar mengajar yang belum memadai, kedua relevansi atau efisiensi eksternal masih rendah dengan indikator banyak pengangguran dari lulusan sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi yang membuktikan bahwa sistem pendidikan kita belum mampu memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan-kebutuhan sektor pembangunan ketiga elitisme yaitu kecendrungan penyelenggara pendidikan oleh pemerintah menguntungkan sekelompok kecil masyarakat yang mampu sementara kelompok yang lebih besar sangat terbatas aksesnya keempat manajemen pendidikan dimana tidak adanya tenaga-tenaga menejer pendidikan yang profesional untuk melakukan terobosan-terobosan dengan ide-ide inovatif dan kreatif. Persoalan pendidikan kita dewasa ini kiranya masih relevan dengan apa yang diungkapkan oleh Tilaar sepuluh tahun yang lalu yang masih berkutat seputar masalah kualitas, relevansi, elitisme dan manajemen, sehingga akan menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah, namun disamping empat persoalan pokok di atas masih ada sejumlah persoalan lain yang masih akan terungkap seiring dengan perjalanan waktu, namun satu hal yang penting untuk disadari oleh pengambil kebijakan di negari ini adalah perlu kiranya menempatkan pendidikan sebagai prime sector dalam kebijakan pembangunan ke depan karena pendidikan dapat diumpamakan sebagai sebuah investasi jangka panjang yang mempunyai nilai balik investasi dua puluh tahun atau lebih yang pastinya akan menjanjikan keuntungan besar, Jepang adalah contoh model negara yang memperioritaskan dan menempatkan pendidikan sebagai perioritas sehingga penantian panjangnya telah membuahkan hasil dengan menjelma menjadi negara maju dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya

Desentralisasi Pendidikan dan Optimalisasi Potensi Daerah

Secercah harapan dibalik persoalan pendidikan yang dihadapi negara kita masih tetap ada, optimisme hendaknya selalu menjadi spirit perjuangan untuk mengayunkan langkah menatap Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing menyongsong dunia dengan peradaban globalnya, harapan besar ini terlihat dari celah kebijakan pendidikan nasional yaitu “desentralisasi” dan “otonomi daerah” Undang Undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan seluruh urusan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota), argumentasi yang cukup logis tentang kebijakan otonomi daerah khususnya dalam urusan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dikatakan Indra Jati Sidi adalah pembangunan pendidikan yang selama ini lebih banyak didominasi oleh pemerintah pusat terbukti kurang efektif, berbagai program investasi perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu yang telah dilakukan belum dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan, Otonomi daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal serta menggali potensi dan keanekaragaman daerah, bukan untuk memindahkan masalah dari pusat ke kabupaten dan kota.

Akan tetapi menyerahkan pengelolaan urusan pendidikan dan kebudayaan secara bulat dan utuh kepada daerah (kabupaten/kota) bukanlah persoalan sederhana seperti membalikkan telapak tangan, diperlukan perangkat-perangkat pendukung serta waktu yang cukup untuk proses adaptasi sehingga daerah dapat mandiri dan siap mengelola daerahnya, kebijakan yang sentralisitk selama ini telah mematikan kreatifitas dan kemandirian daerah, kepala daerah baik Gubernur, Bupati atau Walikota hanya diposisikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat semata untuk menjalankan kebijakan yang telah diatur dari pusat sehingga tertutup peluang untuk berani beda, akan menjadi sebuah resiko yang amat besar apabila terjadi pertentangan, ketika daerah diberi kesempatan secara luas untuk mengelola potensinya dan memikirkan kebijakan-kebijakan strategis dalam pengelolaan pendidikan untuk kemudian diharapkan mampu mengatasi persoalan pendidikan yang terjadi selama ini dirasakan sebagai sesuatu pekerjaan yang maha berat, terlihat adanya kegamangan dan ketidaksiapan dalam menerima wewenang yang besar ini maka tepatlah kiranya apa yang dikemukakan oleh Indra Jati Sidi bahwa bukan berarti kontek otonomi daerah adalah pengalihan persoalan pusat ke daerah sehingga peran dan fungsi pemerintah pusat dinafikan sama sekali dalam pengelolaan daerah, otonomi daerah dalam pengelolaan pendidikan yang mengoptimalkan potensi daerah tetap membutuhkan campur tangan pemerintah pusat dalam bentuk kerja sebagai tim, otonomi daerah di bidang pendidikan secara tegas telah dinyatakan dalam PP Nomor 25 tahun 2000 yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan propinsi. Pemeritah pusat hanya menangani penetapan standar kompetensi siswa, pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar nasional, penetapan standar materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan, persyaratan penerimaan, perpindahan dan sertivikasi siswa, kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif. Untuk propinsi, kewenangan terbatas pada penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan tidak mampu, dan penyediaan bantuan pengadaan buku mata pelajaran pokok/modul pendidikan bagi siswa. Semua urusan pendidikan di luar kewenangan pemerintah pusat dan propinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah tingkat II yang berarti bahwa tugas dan beban PEMDA tingkat II dalam menangani layanan pendidikan amat besar dan berat terutama bagi daerah yang capasity building dan sumberdaya pendidikannya kurang. Karena itu, otonomi daerah bidang pendidikan bukan hanya ditujukan bagi daerah tingkat II tetapi juga dibebankan bagi sekolah sebagai penyelenggara pendidikan terdepan dan dikontrol oleh stakeholders pendidikan (orangtua, tokoh masyarakat, dunia usaha dan industri, Dewan Perwakilan Rakyat, serta LSM pendidikan).

Menyikapi otonomi daerah dalam pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang tidak lagi dengan sistem sentralisitik perlu kiranya dilakukan secara seksama dan penuh kehati-hatian dengan berbagai dampak dan potensi destruktif yang mungkin terjadi karena ancaman chauvinisme akan menjadi ancaman serius akan semangat persatuan dan nasionalisme, karena semangat membangun keunggulan lokal yang berdaya saing global akan dapat memicu lahirnya sikap kebanggaan yang berlebihan yang tidak sehat dalam membina persatuan dan keutuhan bangsa, paradigma otonomi daerah dengan membangun keunggulan lokal yang berdaya saing global hendaknya tetap berada dalam bingkai persatuan dan kesatuan yang semakin mempertebal rasa nasionalisme,hal-hal yang dirasakan penting untuk disiapkan dan dilakukan oleh daerah dalam kerangka kebijakan pendidikan pada era otonomi daerah adalah

Pertama kepemimpinan daerah yang visioner, penting kiranya kehadiran seorang kepala daerah yang visioner yang dapat meneropong masa depan dari ketajaman intuitif dan proyeksi ilmiah yang dibangun dari ketajaklaman logika dan kemampuan berpikirnya yang tidak hanya melihat kebijakan untuk hari ini saja atau untuk jangka pendeka saja, namun untuk jangka waktu yang lebih panjang dan berorientasikan masa depan

Kedua revolusi mental, bangsa ini harus bangkit dari keterpurukan mentalnya, mental korupsi, mental kolusi, mental nepotisme, mental pemalas, mental ABS (asal bapak senang), mental penjahat, mental rakus, mental pemalas, semuanya itu merupakan mental-mental destruktif yang harus kita kubur untuk kemudian harus hijrah kepada mental yang terpuji seperti menghormati, menghargai perbedaan, toleransi, peduli sesama, kerja keras, disiplin, semangat juang tinggi serta mental mental positif lainya yang merupakan elaborasi dari keunggulan nilai-­nilai luhur sebagai bangsa timur khususnya dan Asia pada umumnya. Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Malaysia, China adalah negara asia yang berhasil melakukannya upaya menuju revolusi mental ini sangat efektif dilakukan dalam bentuk penanaman mental yang positif disekolah, menciptakan sebuah keteladanan nasional (ushwah), model manusia terbaik yang menjadikan masing-masing diri sebagai modelnya.

Ketigat perlu ditanamkan sikap dan kemampuan berpikir sistem bagi seluruh warga di daerah dimana mereka adalah bahagian dari sistem secara keseluruhan yang berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain, dan alangkah lebih baik ditanamkan sedini mungkin sehingga pada diri setiap warga akan lahir pikiran yang menganggap mereka adalah bahagian dari sistem secara keseluruhan sehingga apapun tindakan dan apa yang dilakukan akan memberikan pengaruh baik besar mampun kecil bagi keberlangsungan sistem secara keseluruhan

Keempat menginventarisir secermat mungkin segenap potensi daerah yang dimiliki baik potensi alam dengan kekayaan sumber daya alamnya seperti emas, batu bara, gas alam, minyak bumi, pertanian, perikanan, pertambangan dan lain sebagainya serta potensi manusianya baik dari segi jumlah, komposisi penduduk, tingkat pendidikan, warisan budaya dan tata nilai juga harus diperhatikan secara proporsional, sehingga pemberdayaan potensi yang akan merupakan sebuah modal penting dalam pembangunan pendidikan untuk capacity building setiap daerah.

Kelima strategi pembangunan pendidikan partsipatif yaitu mendorong terciptanya kesadaran dan kepedulian masyarakat dari seluruh golongan, lapisan, profesi masyarakat untuk terlibat secara aktif memikirkan dan peduli serta memberikan andil yang nyata dalam setiap pembangunan pendidika.

Penutup

Kebijakan pendidikan kita selama ini yang bersifat sentralisitik telah menyebabkan kelesuan inovasi, kemiskinan kreatifitas dan tumpulnya potensi yang seharusnya dapat dikembangkan secara maksimal karena setiap daerah memiliki beragam potensi dan keunggulan yang sangat layak bersaing secara global, disamping itu kebijakan sentralisitik ini tidak mengakomodir perbedaan, kepentingan daerah, sekolah dan peserta didik sehingga mematikan potensi, partisipasi masyarakat yang pada akhirnya melahirkan sebuah sentimen anti pemerintah pada sekelompok masyarakat yang kritis yang berujung pada perlawanan untuk membebaskan diri terhadap praktik dan pengelolaan dengan sistem yang sentralisitik itu

Mengembalikan pengelolaan pendidikan ke daerah dengan desentralisasi dan memberikan kesempatan luas kepada daerah untuk mengatur potensinya agar dapat dikembangkan secara maksimal agaknya menjadi solusi untuk keluar dari persoalan pendidikan yang semakin ruwet, namun tentunya tranformasi sistem dari sentralisasi ke desentralisasi ini membutuhkan proses dan tahapan-tahapan hingga pada akhirnya daerah dinilai benar-benar siap untuk mengembangkan potensi daerahnya dalam kerangka mengembagkan pendidikan maka yang penting disiapkan oleh pemerintah disamping perangkat dan payung hukumnya, dari daerah sendiri perlu mempersiapkan diri dengan pemimpin yang visioner dan sangat memahami daerahnya, merekonstruksi mental dengan meninggalkan sejauhnya mental KKN untuk kemudia hijrah kepada mental pejuang, rela berkorban, pantang menyerah serta sejumlah mental positif lainnya yang telah dikristalisasikan dalam nilai-nilai Pancasila

Daftar Bacaan

Arbi, Sutan Zanti.(1988). ”Pengantar Kepada Filsafat Pendidikan”. Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti

Freire, Paolo. (edisi Indonesia) (2004)”Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan”.Yogtakarta. Pustaka Pelajar.

Komar, O. (2007). ”Modul Filsafat Ilmu Pendidikan.” Bandung. Sekolah Pascasarjana UPI

Kneller, George F.(1971). ”Introduction to The philosophy of Education (second edition”). Los Angeles: University of California

Mudyahardjo, Redja.(2006). ”Filsafat Ilmu Pendidikan”. Bandung: P.T Remaja Rosdakarya

O’Neil, William F. (edisi Indonesia) (2001)”Ideologi-ideologi Pendidikan”.Yogtakarta.Pustaka Pelajar

Sidharta, Raharjo B (2002).”Pendidikan Berbasis Kompetensi sebuah Kajian Kritis”.Yogtakarta.Universitas Atmajaya

Sidi, Indra jati. (2001).”Otonomi Daerah Bidang Pendidikan”. Jurnal Studi Pembangunan Kemasyarakatan dan Lingkungan Vol.3 No 1/2001

SJ, paul suparno (2002).”Kompetensi Umum Lulusan Perguruan Tinggi di Masyarakat Global”.Yogtakarta.Universitas Atmajaya

Soewono, Johanna (2002).”Pendidikan Berbasis Kompetensi”.Yogtakarta.Universitas Atmajaya

Susanto, A.B (2002).”Pendidikan Berbasis Kompetensi Belajar dari Dunia Kerja”.Yogtakarta.Universitas Atmajaya

Sadollah, Uyoh (2007). Filsafat Pendidikan”. Bandung. Cipta Utama

Tilaar, H.A.R. (1989).”Manajemen Pendidikan Nasional”. Bandung. Remaja Rosdakarya

Tinggalkan komentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>